Kitab Simbur Cahaya: Identitas Hukum Adat Bersyariat Islam

Kitab Simbur Cahaya

oleh : Kms. Gerby Novario

Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan, dengan ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Di Nusantara.

Kitab Simbur Cahaya, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan isteri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630—1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki.

Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang Simbur Cahaya, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident.

Berdasarkan informasi dari penerbit “Typ. Industreele Mlj. Palembang, 1922”, Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu:

• Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)
• Adat Perhukuman (Strafwetten)
• Adat Marga (Marga Verordeningen)
• Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)
• Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)

Daftar Isi Kitab dan Pasal-pasal (Wikipedia) Disini


Ratu Sinuhun 

Ratu Sinuhun adalah penulis Kitab Simbur Cahaya, yang merupakan undang-undang tertulis perpaduan antara hukum adat dengan ajaran Islam. Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitar akhir abad ke-16, dan wafat pada tahun 1642M.

Tidak banyak tulisan yang membahas riwayat hidup Ratu Sinuhun, orang mengenalnya sebagai isteri Penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630—1642M), dan salah seorang saudara dari Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean, Penguasa Palembang (1642-1643M).

Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon, Sementara Ibunya bernama Nyai Gede Pembayun, yang merupakan putri dari Ki Gede ing Suro Mudo, Penguasa Palembang (1555–1589M).


Melalui karya tulisnya, Kitab Simbur Cahaya, yang terdiri atas 5 bab, berfungsi mengatur pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Dan adalah wajar jika dikatakan, Kitab Simbur Cahaya, adalah tonggak awal Gerakan Feminisme di Nusantara, yang sejalan dengan pemahaman ad-dinul Islam.

Kepeloporan Ratu Sinuhun dalam membela hak-hak perempuan, Bahkan pemikiran Ratu Sinuhun masih banyak diyakini masyarakat melayu, seperti adanya denda atau hukuman yang berat, bagi lelaki yang menggangu perempuan.Undang-Undang ini demikian menghargai harkat dan martabat seorang perempuan. 


Makam - Makam

Makam Sabokingking merupakan makam raja-raja awal kerajaan Islam di Palembang, yang sudah ada sejak 500 tahun lebih. 

Beberapa orang yang dikuburkan di sana: Pangeran Sido Ing Kenayan dan istrinya, Ratu Sinuhun, Sido Ing Pasaeran, juga dikenal sebagai Jamaluddin Mangkuran saya (1630-1652),Imam Al Habib Al Arif Billah Umar bin Muhammad Al Idrus bin Shahab, Pangeran Ki Bodowongso (1622-1635), dan Panglima Kiai Kibagus Abdurachman. kuburan ini terletak di Sei Buah, timur II hilir, Palembang. 

Makam Pangeran Sido Ing Kenayan dan istrinya tidak terlalu jauh dari kakek mereka, Ki Gede Ing Suro, yang terletak di Haji Umar Street, hilir I, Palembang. Ratu Sinuhun merupakan cucu Ki Gede Ing Suro. 

Di bawah pemerintahan Pangeran Sido Ing Kenayan, Ratu Sinuhun mampu menciptakan buku hukum yang disebut "Simbur Cahaya" Ini adalah hukum adat tertulis dan diterapkan di seluruh Sumatera Selatan. Untuk mengakses tempat ini, kita dapat pergi melalui Jalan Sabokingking atau Arafuru Street. Makam Sabokingking merupakan makam tertua para raja dan keluarga kerajaan di Palembang.

Isi dari Kitab Simbur Cahaya

Bab I (Adat Bujang Gadis dan Kawin)

Pasal 01

Jika bujang gadis hendak kawin, mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah atau kepala dusun itulah terang namanya. Dan bujang bayar adat terang yaitu upah tua atau upah batin 3 ringgit dan setengah ringgit pulang pada pasirah amit menutup surat dan satu ringgit setengah pulang kepada kepala dusun dan satu ringgit juruh namanya pada punggawa-punggawa dan jika bujang dan gadis lain-lain marga atau dusun, upah tua itu dibahagi dua, sebahagi pada pasirah perwatin. Dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebahagi pada pasirah perwatin dan punggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 02

Jika rangda hendak kawin mesti sanaknya dan sanak yang bakal lakinya memberitahu pada kepala dusun dan laki-laki memberi pesaitan satu ringgit pada pasirah atau kepala dusun dan dibahagi bagaimana tersebut di pasal 1.

Pasal 03

Dan laki-laki yang kawin bayar pada isterinya dua ringgit satu suku emas, tiada boleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau ahli gadis atau rangda minta uang jujur atau lain-lain pemberian. Pada laki-laki yang kawin dan jika ada orang yang melanggar aturan ini atau minta jujur, mesti pasirah perwatin serahkan pada kepala divisi, kena hukuman raja dan orang itu ditarik denda 12 ringgit dan 12 ringgit itu pulang pada siapa yang bawa perkara itu pada kepala divisi.

Pasal 04

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar, jika bujang yang kawin suka, boleh ia kerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja kecil dan dari belanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau ahli isterinya.

Pasal 05

Dan bujang yang kawin, jika suka boleh bayar adat lama bagaimana tersebut di bawah ini: Upah beranak 4 ringgit emas, bunga kuku 1 ringgit atau cincin emas harganya 1 ringgit, pengamitan waktu gadis turun dari rumah 1 ringgit. Tiga pasal ini bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan 3 bantal dan selimut perujutan waktu bujang hendak bawa isterinya ia ujud pada mertuanya satu wangkat yaitu setengah ringgit pada bapaknya dan setengah ringgit pada umak isterinya, tameng buka lawang satu ringgit bujang bayar pada umak gadis, pelangkahan dua ringgit jika gadis yang kawin ada kakaknya yang belum berlaki, hendak bujang membayar padanya adat pelangkahan dua ringgit dan jika rangda kawin tiada pakai pembayaran yang tersebut diatas ini, melainkan boleh bayar adat pengamitan satu ringgit.

Pasal 06

Jika bujang gadis bergubalan, tiada bunting atau bujang bambang gadis, bujang itu kena pelayan 6 ringgit dan bujang gadis itu hendak dikawinkan bagaimana adat terang, tiada membayar lagi upah batin. Dari pelayan 6 ringgit, 1 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat namanya), 3 ringgit pulang pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain-lain marga atau dusun itu, denda dibagi dua, sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun bujang dan sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa marga atau dusun gadis.

Pasal 07

Jika rangda bergubalan tiada bunting atau dibambang laki-laki, hendak laki-laki itu membayar denda 3 ringgit dan kawin bagaimana adat terang, tetapi tiada membayar lagi pesaitan. Dari denda 3 ringgit, 1/2 ringgit pulang pada pasirah (amit menutup surat), dan 1,5 ringgit pulang pada kepala dusun dan 1 ringgit pada punggawa punggawanya dan jika itu laki-laki dan rangda lain-lain marga atau dusun, denda dibagi dua, sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa lakilaki dan sebagi pulang pada pasirah, proatin dan punggawa rangda.

Pasal 08

Jika bujang gadis bergubalan, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan. bagaimana adat terang, akan tetapi tiada membayar lagi upah batin. Dari denda 12 ringgit, jika didusun pasirah pulang pada pasirah 10 ringgit dan 2 ringgit pada punggawapunggawanya, dan jika di dusun pengandang 6 ringgit pulang pada pasirah, 4 ringgit pada kepala dusun dan 2 ringgit pada punggawa-punggawanya. Dan jika bujang gadis lain -lain marga atau dusun, itu denda dibagi dua bagaimana tersebut di pasal 6.

Pasal 09

Jika rangda bergubalan lantas bunting, yang laki perbuatan kena denda 12 ringgit, bagaimana juga gadis bergubalan dan orang dua itu. Hendaklah masa itu juga dikawinkan dan denda dibagi sebagaimana tersebut di pasal 8 juga. Pihak yang mungkir, tidak suka dikawinkan misti membayar penyingsingan. 8 ringgit.

Pasal 10

Jika gadis atau rangda bunting, tiada nyata siapa yang punya perbuatan, perempuan itu dipanjingkan pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya, sesudah itu maka perempuan itu pulang kepada orang tuanya atau sanaknya serta dengan anaknya dan jika sanak perempuan bunting gelap itu suka bayar 12 ringgit pada pasirahnya, perempuan itu boleh pulang pada sanaknya, tiada boleh pasirah tahan.

Pasal 11

Jika perempuan yang bunting gelap tiada nyata siapa punya perbuatan, lantas pergi menumpang di rumah orang akan beranak, maka orang yang punya rumahm itu kena tengang satu kambing.

Pasal 12

Jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar juadah pada kepala dusun dan punggawanya, sesudah itu maka terang namanya

Pasal 13

Jika bujang gadis bertunang dengan terang, maka gadis itu dibambang bujang yang lain atau ahli gadis mungkir, tiada suka lagi pada bujang yang bertunang tiada dengan sebabnya yang patut, bapa gadis itu kena 8 ringgit penyingsingan namanya pada bujang, lagi kerugiannya ditimbang atas kepatutan pasirah proatin, jika bujang gadis bertunang, maka bujang menyimpang segala pertanda dan kerugiannya hilang tidak dapat didakwanya kepada gadis atau sanaknya, jika bujang gadis bertunang, maka bujang itu kerap gawi dengan gadis lain sampai kawin dengan perempuan itu, maka bujang itu tiada dapat kawin dengan tunangannya jika ahli warisnya tidak suka akan bujang itu.

Pasal 14

Jika bujang tolak tunangannya tiada dengan sebabnya, melainkan kerugian. bujang tiada boleh didakwa.

Pasal 15

Jika bujang gadis bertunang, maka rasa bujang terlambat dikawinkan lantas nangkap batin, hendaklah bujang itu dikawinkan dengan. Tunangannya serta ia kena pelayanan 6 ringgit.

Pasal 16

Jika bujang menangkap batin, artinya ia menyerahkan kerisnya pada proatin, mintak kawin dengan satu gadis, maka bujang itu ada gade dari gadis itu, hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan 6 ringgit.

Pasal 17

Jika bujang nangkap batin dan tiada ada gade dari gadis atau gadis tiada mengaku gadenya, serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tiada boleh dikawinkan. dan ia kena denda 6 ringgit lagi bayar pada itu gadis 4 ringgit. Dari denda 6 ringgit dibagi bagaimana pelayan juga.

Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu. mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 21

Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya meragang gawe namanya, ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pulang pada pasirah, jika di dusun pengandang 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 22

Jika bujang nangkap gadis atau rebqt keinnya atau kembangnya tidak dengan suka gadis atau ahlinya gadis nangkap rimau namanya, maka itu bujang kena denda 12 ringgit, lagi bayar pada gadis 8 ringgit, denda dibagi kepada pasirah proatin serta punggawa bagaimana denda bergubalan. Dan jika gadis suka kawin dengan bujang itu, boleh dikawinkan, maka bujang itu tiada membayar lagi 8 ringgit pada gadis, tetapi denda 12 ringgit hendak juga dibayar.

Pasal 23

Jika orang punya bini membuat gawe dan lakinya mengadu, perempuan kena hukuman raja dan kehendaknya dihukum satu kerbau pada lakinya dan kena 12 ringgit denda pada pasirah proatin.

Pasal 24

Jika laki-laki pegang orang punya bini ia kena denda 12 ringgit jika perempuan itu atau lakinya mengadu dan 6 ringgit pulang pada perempuan dan 6 ringgit dibahagi bagaimana tersebut di pasal 21.

Pasal 25

Jika laki-laki bergubalan atau larikan atau kerap gawe dengan orang punya bini, ia kena setengah bangun yaitu 20 ringgit kepada lakinya perempuan itu dan lagi ia kena denda 12 ringgit pada pasirah proatin dan punggawa. Jika laki-laki bambang perempuan bercerai, belum habis dia punya idahnya tiga bulan delapan belas hari, jika cerai mati ampat bulan sepuluh hari lamanya, kena 6 ringgit, 3 ringgit pulang pada ia dan 3 ringgit pulang pada pasirah proatin dan punggawanya.

Pasal 26

Rangda boleh dianggau oleh saudara atau sanak lakinya yang telah mati, jika rangda suka, akan tetapi jika rangda tiada suka sekali-sekali tiada boleh dipaksa.

Pasal 27

Jika sumbang di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasiran, melainkan perkara itu hendaklah ia bawak kepada rapat besar kena hukuman raja. Sumbang besar musti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau, dan Sumbang kecil seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa dan lain-lain keperluan sedekah yang cukup.

Pasal 28

Dari perkara bicara bujang gadis, tiada boleh pasirah proatin ambil tanda serah.

Pasal 29

Siapa yang melikus orang perempuan mandi serta lanang bersimbun bengkarang jepak jangal namanya, kena 4 ringgit.

Pasal 30

Jika orang yang punya anak gadis berasan dengan bujang dua atau tiga akan jadi menantunya ayam satu bertembung dua namanya, kena harga kerbau atau kena denda 6 ringgit yaitu 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pulang pada orang yang urung jadi mantunya (tekap malu).

Pasal 31

Jika ada bujang nabuh suling keliling rumah yang ditungguh gadis, maka tua rumah tiada suka kumbang melilit gedung namanya, bujang kena kerbau 4 ringgit.

Pasal 32

Jika bujang gadis berjalan, maka bujang rebut kembang dari kepala gadis lang menarap buih namanya, bujang itu kena denda 2 ringgit.

Bab II (Aturan Marga)

Pasal 01

Di dalam satu-satu marga ditetapkan satu pasirah yang memerintah atas segala hal marganya dan pasirah itu orang banyak yang memilih dan Raja yang angkat serta kasih nama.

Pasal 02

Di bawah pasirah ditetapkan satu punggawa marga, pembarap namanya, kedudukannya di atas segala pengandang, karena dia yang memerintah marga waktu pasirah berjalan atau lain-lain halnya.

Pasal 03

Di dalam Dusun pasirah tetapkan satu Lebai Penghulu yang kuasa hakim serta satu Khatib yang tolong atas pekerjaan Lebai Penghulu.

Pasal 04

Tiada boleh pasirah angkat atau berhentikan proatin, punggawa dan kaum, jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari.

Pasal 05

Jika proatin, punggawa atau kaum akan berganti, sebab mati atau lain-lain hal, hendaklah orang banyak unjuk yang patut jadi gantinya dan pasirah membawa orang itu menghadap yang kuasa di dalam batanghari supaya diangkat.

Pasal 06

Di dalam dusun pasirah hendak buat satu pasungan, maka orang yang maling berkeliling/ataq lain-lain orang jahat yang akan dibawa pada yang kuasa di dalam batanghari, boleh pasirah suruh pasung, akan tetapi tiada boleh lebih dari dua hari dua malam, lantas hendaklah dibawanya di dalam pasungan menghadap yang kuasa, jika ada orang punya perkara lantas mengadu kepada pasirah, maka sebelum diputuskan perkaranya oleh pasirah orang yang mengadu putuskan perkaranya sendiri, kena 12 ringgit kelangkang kelingking anak macan uru kenuling namanya.

Pasal 07

Di tiap-tiap dusun pasirah diatur kemit marga dari 6 sampai 20 orang atas timbangan yang kuasa, kerjanya kemit marga tunggu gardu dan antar pos mudikmilir menjadi opas diperahu gubernement dan menjadi suruhan pasirah panggil proatin atau peranakan lagi dia orang yang memelihara balal pangkalan paseban dan gardu dan kemit marga itu 5 hari bergilir.

Pasal 08

Aturan hantar julat tiada boleh dipakai lagi, melainkan yang dipakai hantar marga ialah berganti di dusun pasirah.

Pasal 09

Jika ada hantaran lebihdari 6 orang, tiada boleh kemit marga dibawanya, melainkan orang banyak bergilir hantar, Jika ada perahu gubernemen mudik atau milir membawa kuli darl Palembang, hendak satu kemit marga menjadi opas dan jika ada kuli yang sakit atau lari hendak digantinya dengan kemit marga atau hantaran dan jika opas atau manclor perahu minta tambah hantaran lain dari bakal gantinya kuli yang sakit atau lari tiada boleh pasirah atau proatin memberi dan jika kuli perahu ada perbuatannya kurang patut hendak pasirah mengadu pada yang kuasa.

Pasal 10

Jika ada perahu mudik milir membawa cap macan hendak dikasih hantaran bagaimana patut.

Pasal 11

Hendak pasirah dan proatin pelihara jalan-jalan di dalam watasnya, maka jalan besar bukanya ampat depa yaitu 24 kaki, jalan simpangan bukanya 2 depa yaitu 12 kaki di pinggir jalan hendak dibuat laren dalamnya satu hasta dan bukanya satu hasta juga dan ditiap-tiap sungai hendak dibuat jembatan galarnya papan dan belandarnya kayu yang awet.

Pasal 12

Di dalam satu marga atas timbangan yang punya kuasa hendak dibuatkan satu rumah dan tangsi atau grogol tempat orang gubernemen tumpang bermalam.

Pasal 13

Rumah, tangsi, jalan, jembatan, kernit marga hantaran arahan itulah gawe raja namanya. Hendaklah segala mata pajak angkut-kannya tiada boleh sekali-sekali dilepaskan, jika tiada dengan izin yang kuasa.

Pasal 14

Siapa yang tinggalkan gawe raja, putus gawi namanya, kena denda 3 ringgit lagi ia mernbayar upah pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan di dalarn marga.

Pasal 15

Dan yang dilepaskan dari segala pekerjaan tersebut di bawah ini yaitu pasirah, punggawa Marga, proatin, punggawa dusun, lebai penghulu, khatib, orang tua atau sakit, yang lepas dari aturan pajak anak pasirah yang tua dan kedua anak proatin yang tua, anak lebai penghulu yang tua.

Pasal 16

Tiada boleh pasirah menerima orang asing di dalarn marga akan berladang, ajar mengaji, berpandai ernas atau beri tukang kayu atau lain-lain orang yang akan berhenti lebih dari satu bulan di dalarn marga, jika tiada dengan surat izin dari yangkuasa di dalam batanghari.

Pasal 17

Pasirah diizinkan pakai cap itulah tanda dia orang yang jalankan kuasa raja di dalam marga dan tiada boleh orang lain pakai cap, melainkan pasirah dan jika pasirah berganti, capnya hendak diserahkan pada gantinya.

Pasal 18

Tiada boleh peranakan dari suatu marga pergi di marga lain, jika tiada membawa pas yaitu cap dari pasirahnya dan cap itu boleh dipakai satu kali jalan dan mana kala pulang ke marganya surat itu hendak dipulangkan kepada pasirah atau kepala dusun dan yang hilangkan surat pas atau tiada pulangkan surat itu di dalam sehari semalam, kena denda satu rupiah dan jika peranakan keluar dari marga tiada dengan surat cap dari pasirah, hendaklah orang marga lain tangkap dan serahkan pada pasirahnya dan orang yang tertangkap kena denda satu sampai dua ringgit dan uang itu pulang kepada yang menangkap.

Pasal 19

Pasirah tanggung atas perbuatan peranakannya yang ia memberi padanya cap berjalan dan jika pasirah rasa peranakannya hendak berjalan dengan maksud yang tiada sernpurna boleh pasirah larang serta jangan dikasih cap, akan tetapi jika orang itu hendak mengadu kepada yang kuasa tiada boleh pasirah larang melainkan pasirah suruh punggawa hantar orang itu pada yang kuasa.

Pasal 20

Jika pasirah kirim surat dimana-mana yang patut, boleh pakai cap supaya terang.

Pasal 21

Dari pasirah-pasirah hendak pakai kupiah air emas dan payung merah pinggirnya kuning dua dim lebarnya dan ebek perahu serta pengayuh merah pinggir kuning dan isteri pasirah boleh pakai payung dan lain-lain bagairnana pasirah juga.

Pasal 22

Jika pasirah membawa pajak atau berjalan di dalam kerja raja, hendaklah orang marga kasih perepat arahan narnanya bagaimana patut.

Pasal 23

Dan pasirah hendak ajak proatin serta orang banyak pasang perangkap macan, maka jika beroleh macan kuping dan buntut macan itu dikirim pada yang kuasa dapat pernberian sepuluh rupiah ke atas.

Pasal 24

Tiada boleh orang simpan senjata lepas senapang pernuras atau lilla, jika tiada dengan surat izin dari yang kuasa orang, pedusunan yang kena sakit akal dan sakit gila hendak orang banyak peliharanya supaya jangan jadi celaka atas orang banyak.

Pasal 25

Dari batang kelutum unglen kulim dan tembesu, tiada boleh orang menebang jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari.

Pasal 26

Kulit ngarawan tiada boleh orang ambil, jika tiada dengan menebang batangnya serta dijadikan ramuan rumah.

Pasal 27

Tiada boleh orang laki-laki pindah ke marga lain atau ke dusun lain, jika tiada dengan izin yang kuasa di dalam batanghari.

Pasal 28

Jika orang beristeri di dusun lain atau di marga lain, hendaklah isterinya turut di dusun lakinya dan tiada boleh sekali-sekali ambil anak artinya laki-laki turut di dusun mertuanya.

Pasal 29

Jika perernpuan berlaki di dusun asing, lantas lakinya mati, hendak juga perernpuan itu tinggal di dusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki dimana-mana tiada boleh orang tegah, melainkan ia turut di dusun dan marga laki yang baharu, tetapi jika ada pada permpuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari umaknya, boleh ia pelihara dahulu, maka sarnpai uurnya anak itu pulang di dusun bapaknya lantas ahlinya hendak bayar pada umak dan bapak kualon 8 ringgit pengen dongan namanya.

Bab III (Aturan dusun dan berladang)

Bab IV (Aturan Kaum)

Pasal 01

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu Lebai Penghulu yang kuasa hakim, maka Lebai Penghulu itu jadi kepala segala kaum di dalam marganya dan kaum-kaum hendaklah turut perintah Lebai Penghulu.

Pasal 02

Di dalam dusun pasirah ditetapkan satu atau dua Khatib akan tulung atas pekerjaan Lebai Penghulu.

Pasal 03

Di dalam satu-satu dusun pengandang ditetapkan satu atau dua Khatib yang tiada boleh kuasa hukum.

Pasal 04

Pasirah hendak pilih siapa yajg petut jadi kaum di dalam marganya dan bawa pada yang kuasa di dalam batanghari supaya dikirim menghadap seri paduka tuan besar di Palembang serta minta surat cap dari pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

Pasal 05

Mu’azin, bilal dan marbot tiada boleh dipakai di huluan.

Pasal 06

Hendak Lebai Penghulu serta Khatib-khatib tulung atas pekerjaan pasirah proatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa di dalam satu-satu dusun dan tulis orang yang kawin dan mati dan perhitungan pajak.

Pasal 07

Seboleh-seboleh hendak pasirah cahari orang yang tahu menyurat bakal jadi kaum.

Pasal 08

Kaum-kaum tiada boleh nikahkan orang, jika tiada dengan izin kepala dusun.

Pasal 09

Tiap-tiap tahun hendak Khatib-khatib kasih salinan buku orang kawin atau mati pada Lebai Penghulunya, maka Lebai Penghulu hendak tiap-tiap tahun kasih salinan buku orang kawin dan mati di dalam marganya pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama di Palembang.

Pasal 10

Dari hari selikur sampai hari-hari tigapuluh bulan puasa, boleh kaum-kaum minta fitrah, jika orang suka kasih satu gantang fitrah satu jiwa, di dalam itu Lebai Penghulu hantar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka Pangeran Penghulu Nata Agama, yang lain jadi pemakan kaum-kaum di dalam marga.

Pasal 11

Jika orang suka kasih zakat, boleh kaum-kaum pungut sepuluh gantang di dalam seratus gantang padi, maka dibahagi bagaimana tersebut di bawah ini: - 10 gantang di dalam 100 dihantar di Palembang pada paduk Pangeran Penghulu menjadi pemakan orang miskin. - 30 gantang di dalam 100 pulang pada Lebai Penghulu - 30 gantang di dalam 100 pulang pada khatib-khatib di dusun pengandang - 30 gantang di dalarn 100 menjadi pemakan orang yang pelihara masjid dan langgar.

Pasal 12

Kaum-kaum hendak pelihara masjid, langgar, padasan dan keramat-keramat.

Pasal 13

Orang yang kawin hendak bayar batu kawin satu orangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.

Pasal 14

Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati, tiada boleh minta pernbayaran melainkan sesuka orang kasih.

Pasal 15

Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat, tiada dengan pembayaran, melainkan sesuka orang kasih.

Pasal 16

Pasirah dengan Lebai Penghulu hendak pelihara anak yatim piatu di dalam marganya serta pegang terikatnya sampai anak itu umur 14 tahun.

Pasal 17

Jika Lebai Penghulu hendak mengantar fitrah atau zakat di Palembang, hendak pasirah kasih perpat dua orang mata pajak.

Pasal 18

Lebai Penghulu dan Khatib lepas dari aturan pajak dan bebeban dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah kemit hantar dan berkuli.

Pasal 19

Dari fitrah dan zakat di dalam marga hendak Lebai Penghulu kumpulkan di dalam tangannya dan tentukan gilir dari kaum yang, hantar fitrah atau zakat ke Palembang, tiada boleh kaum dari dusun pengandang milir membawa bahagian dusun melainkan pungutan di dalam marga dihantar oleh suruhan Lebai Penghulu.

*dipanut dari berbagai sumber terpercaya