Perekonomian Nusantara Abad 19

Nusantara dan Perdagangan Abad 19

"Naik Turun Perekonomian Masa Kolonial"

Oleh: Kms. Gerby Novario

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian nusantara abad 19 tidak lepas dari pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi Indonesia modern ini, mulai dari ekonomi Nusantara pada masa hindu Budha, hingga kekuasaan Hindia-Belanda di Indonesia yang jelas memberikan pengaruhnya masing-masing terhadap perkembangan ekonomi di Nusantara, hal inilah yang kemudian menjadi suatu yang menarik untuk dibahas, terutama perkembangan ekonomi abad 19 yang pada saat itu kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia.

Kehidupan ekonomi di desa-desa sekitar tahun 1800 ini masih terbilang tradisional dan bersifat turun temurun. Mereka mengandalkan mata pencaharian bertani untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sistem perekonomian di desa-desa ini tidak terlepas dari aspek sosiologis dari masyarakatnya, dimana masyarakat masih berpegang pada tradisi nenek moyang dan menerapkan sistem gotong royong. Kagiatan ekonomi yang paling mendasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja bahkan jarang terjadi transaksi jual beli dalam masyarakat karena seringkali didasarkan atas saling tolong menolong.

Kehidupan ekonomi masyarakat desa yang didasarkan pada prinsip gotong royong tentu akan berbeda dengan sistem yang harus dilakukan pada petingginya yaitu kepala desa. Rakyat tetap harus tunduk pada kekuasaan kepala desa karena dianggap sebagai atasan bahkan sebagai raja dimana mereka (rakyat) berkewajiban untuk memberikan jasanya baik berupa hasil tani maupun tenaganya.

Ketundukkan masyarakat desa pada kepala desanya dengan cara penyerahan hasil tanah dapat dikatakan belum modern karena di setiap penyerahan hasil tanah tersebut tidak disertai dengan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan kepala desa, sehingga peranan uang pada saat itu masih terbilang sangat kecil (Burger, 1962:94). Tetapi, berbagai kegiatan pasar pada saat itu sudah mulai berkembang seperti pertukaran hasil-hasil tanah antara beberapa penduduk setempat meskipun belum dibentuk suatu lahan pasar yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di desa-desa pada awal abad 19 dapat dikatakan masih sederhana dan sangat tradisional. Kehidupan ekonomi inilah yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah feodalisme antara rakyat dengan pemerintah Kolonial.

Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh Pulau Jawa. Di daerah sekitar Jakarta, yang pada waktu itu disebut Batavia, maupun daerah Priangan, sistem sewa tanah tidak diadakan karena di wilayah sekitar Jakarta, umumnya tanah-tanah dimiliki oleh swasta dengan status tanah partikelir, sedangkan di wilayah Priangan, pemerintah kolonial berkeberatan menghapus sistem tanah paksa kopi (preanger stelsel) yang memberikan keuntungan besar. Jelas kiranya bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Oleh karena itu, daerah Priangan tidak pernah mengenal suatu fase menengah yang agak bebas di antara dua masa yang dicirikan oleh unsur paksaan dalam kehidupan ekonomi, seperti telah dikenal oleh daerah-daerah lain Jawa, melainkan terus-menerus hanya mengenal sistem tradisional dan feodal sampai pada tahun 1870.

Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung tiga aspek, yaitu penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar modern, pelaksanaan pemungutan sistem sewa, dan penanaman tanam dagangan untuk di ekspor.

Bangka yang merupakan salah satu wilayah barat Nusantara yang pada masa abad 19 sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Nusantara, terutama pihak kolonial yang sangat ingin berkuasa di Bangka, karena penambangan serta perdagangan timah yang sangat digencarkan untuk mendapatkana keuntungan setinggi mungkin dari hal itu tidak lepas dari pembahasan makalah ini dan juga masuk dalam pembahasan khusus.

Dengan demikian perkembangan ekonomi Nusantara abad 18 tidak lepas dari bentuk dan pengaruh ekonomi nusantara pada abad-abad sebelumnya, dan juga tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan seperti pada saat VOC berkuasa hingga 1799.

Ikatan Rakyat, Penguasa, dan Pemerintah Kolonial di Nusantara

Kehidupan ekonomi di desa-desa sekitar tahun 1800 ini masih terbilang tradisional dan bersifat turun temurun. Mereka mengandalkan mata pencaharian bertani untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sistem perekonomian di desa-desa ini tidak terlepas dari aspek sosiologis dari masyarakatnya, dimana masyarakat masih berpegang pada tradisi nenek moyang dan menerapkan system gotong royong. Kagiatan ekonomi yang paling mendasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja bahkan jarang terjadi transaksi jual beli dalam masyarakat karena seringkali didasarkan atas saling tolong menolong.

Kehidupan ekonomi masyarakat desa yang didasarkan pada prinsip gotong royong tentu akan berbeda dengan sistem yang harus dilakukan pada petingginya yaitu kepala desa. Rakyat tetap harus tunduk pada kekuasaan kepala desa karena dianggap sebagai atasan bahkan sebagai raja dimana mereka (rakyat) berkewajiban untuk memberikan jasanya baik berupa hasil tani maupun tenaganya.

Ketundukkan masyarakat desa pada kepala desanya dengan cara penyerahan hasil tanah dapat dikatakan belum modern karena di setiap penyerahan hasil tanah tersebut tidak disertai dengan perjanjian atau kesepakatan antara rakyat dengan kepala desa, sehingga peranan uang pada saat itu masih terbilang sangat kecil (Burger, 1962:94). Tetapi, berbagai kegiatan pasar pada saat itu sudah mulai berkembang seperti pertukaran hasil-hasil tanah antara beberapa penduduk setempat meskipun belum dibentuk suatu lahan pasar yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di desa-desa pada awal abad 19 dapat dikatakan masih sederhana dan sangat tradisional. Kehidupan ekonomi inilah yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah feodalisme antara rakyat dengan pemerintah Kolonial.

Kelanjutan Sistem Feodal

Selain ikatan desa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kurun waktu awal adad 19 ikatan desa tersebut diiringi dengan ikatan feodal. Ikatan feodal disini dimaksudkan pada kehidupan perekonomian yang teratur dalam pelaksanaannya. Rakyat yang diberi tugas untuk mengolah pertanian dan menyerahkan hasil tani itu kepada pejabat desa, dalam hal ini kepala desa, mengabdikan diri juga pada bupati dan pemerintah Belanda. Sistem feodalistik dalam kehidupan perekonomian ini memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dari rakyat kepada kepala desa, kemudian dari kepala desa kepada bupati dan dari bupati kepada pemerintah yang paling tinggi yaitu pemerintah  Belanda. Ikatan feodal tersebut menggunakan prinsip dasar dari ikatan desa, hanya saja lebih bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh rakyat untuk keberlangsungan perekonomian Indonesia di bawah Belanda.

Ikatan feodal yang sangat kental pada awal abad 19 dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi di Jawa terlihat dari sistem penyerahan hasil tanah yang sanagt identik dengan pemaksaan dari para penguasa. Hasil-hasil dari penyerahan tersebut oleh pemerintah dijadikan sebagai komoditi dagang dan ekspor oleh pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan untuk upah kepada rakyat seringkali tidak diberikan kepada rakyat karena tetap menjadikan ikatan adat sebagai dasarnya. Perdagangan lebih banyak dilakukan dengan luar negeri, sedangkan di dalam negeri sangat jarang bahkan hampir tidak ada kegiatan perdgangan yang berarti, jika saja ada hanya ada distribusi barang-barang konsumsi hanya  sebagian yang mempunyai sifat perdagangan yang diorganisisr dalam syitem kontrak (Burger, 1962:111).

Hasil-hasil tanah yang sering diperdagangkan dan di ekspor pada saat itu antara lain, beras, lada, nila, kapas, dan kayu. Hasil tanah tersebut oleh rakyat diserahkan kepada pemerintah dengan jalan feodal. Artinya, penyerahan tersebut tidak boleh berdasarkan prinsip perdagangan tetapi lebih kepada ikatan adat. Hal inilah yang menyebabkan aliran barang dan jasa dari kalangan rakyat kepada pemerintah sangat timpang dengan aliran barang dan jasa dari pemerintah kepada rakyat. Ditambah lagi, hasil-hasil pertanian yang diserahkan kepada bupati yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Kolonial haruslah hasil pertanian yang dapat di ekspor ke luar negeri, sedangkan hasil tani yang tidak laku di perdagangan internasional tidak akan diterima.

Dalam masa feodalisasi ini juga sistem produksi tidak dikelola oleh pengusaha seperti pada umumnya, tetapi langsung dilakukan oleh pemerintah yang didalamnya ada para kepala desa, bupati, raja, dan pemerintah pusat. Produksi barang dan jasa ini hanya dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pemerintah saja baik raja maupun pemerintah Kolonial. Dalam proses distribusinya pun langsung dilakukan oleh pihak pemerintah Belanda, yang dalam hal ini menyangkut distribusi ke luar negeri.

Pengaruh besar daripada ikatan desa dan ikatan feodal yang kemudian menjadi satu nama yaitu ikatan adat terhadap kehidupan perekonomian di Jawa pada awal abad 19 sangat terlihat pada sistem perekonomian yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Penyerahan hasil tanah mulai dari kepala desa, bupati, raja, sampai pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ikatan desa yang tradisional dimana pemerintah ini memanfaatkan sistem tersebut dalam kegiatan ekonomi dari rakyat kepada pemerintah.

Sistem ikatan desa yang telah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dulu memang dijadikan sebagai alasan dan dasar untuk praktik feodalisasi dari penguasa kepada rakyat. Sistem perekonomian saat itu memang tidak dapat terlepas dari kepentingan poltik pemerintah kolonial sehingga apapun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan diberlakukan di Indonesia saat itu selalu sarat dengan politik kekuasaan.

Sistem Ekonomi Kolonial

Sistem Sewa Tanah

Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh Pulau Jawa. Di daerah sekitar Jakarta, yang pada waktu itu disebut Batavia, maupun daerah Priangan, sistem sewa tanah tidak diadakan karena di wilayah sekitar Jakarta, umumnya tanah-tanah dimiliki oleh swasta dengan status tanah partikelir, sedangkan di wilayah Priangan, pemerintah kolonial berkeberatan menghapus sistem tanah paksa kopi (preanger stelsel) yang memberikan keuntungan besar. Jelas kiranya bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Oleh karena itu, daerah Priangan tidak pernah mengenal suatu fase menengah yang agak bebas di antara dua masa yang dicirikan oleh unsur paksaan dalam kehidupan ekonomi, seperti telah dikenal oleh daerah-daerah lain Jawa, melainkan terus-menerus hanya mengenal sistem tradisional dan feodal sampai pada tahun 1870. (Poesponegoro, Notosusanto, 2008 :347)

Pelaksanaan sistem sewa tanah mengandung tiga aspek, yaitu penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan atas dasar modern, pelaksanaan pemungutan sistem sewa, dan penanaman tanam dagangan untuk di ekspor. (Poesponegoro, Notosusanto, 2008: 348)

Sistem Tanam Paksa

Ciri pokok tanam paksa adalah pemungutan pajak dari rakyat Indonesia dalam bentuk hasil-hasil pertanian rakyat. Dalam pada itu, pos terpenting dalam anggaran belanja pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah pos penutup, yaitu pos yang menutupi jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran pemerintah kolonial. (Poeponegoro, Notosusanto, 2008 : 368)

Di Jawa, penanaman paksa untuk berbagai tanaman dagangan setelah tahun 1860 lambat laun mulai dihapuskan. Penanaman paksa untuk lada dihapuskan tahun 1860 dan penanaman paksa untuk teh dan nila dihapuskan dalam tahun 1865. (Poesponegoro, Notosusanto, 2008 :368)

Walaupun kebanyakan tanam paksa sebenarnya sudah dihapuskan pada tahun 1867, sisa-sisa penanaman paksa yang masih berlaku untuk beberapa tanaman perdagangan seperti kopi di beberapa daerah, antara lain Parahyangan, menyebabkan selama masa 10 tahun setelah tahun 1867 pemerintah kolonial masih memperoleh saldo untung yang begitu tinggi. (Poesponegoro, Notosusanto, 2008 :369)

Sistem Liberal

Sistem ekonomi kolonial antara tahun 1870 dan 1900 pada umumnya disbut sistem liberalisme. Maksudnya, bahwa pada masa itu untuk pertama kali dalam sejarah kolonial, modal swasta diberi peluang kegiatan di Indonesia, khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun daerah-daerah di luar Jawa. Selama masa ini pihak-pihak swasta Belanda maupun swsta Eropa lainnya mendirikan berbagai perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak undang-undang ini melindungi hak petani-petani Indonesia atas tanah mereka. Di lain pihak, UU Agraria membuka peluang bagi orang asing, orang-orang bukan pribuni Indonesia, untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008 :371)

Zaman liberal menyaksikan penetrasi ekonomi uang yang lebih mendalam lagi ke dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Hal ini terutama disebabkan oleh penyewaan tanah penduduk oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebuanan besar tersebut. Tanah yang disewakan tidak saja terbatas pada tanah-tanah kosong, tetapi meliputi juga areal persawahan. Hal ini juga disebabkan oleh kesempatan yang diberikan kepada para petani di Jawa untuk bekerja di perkebunan-perkebunan besar sebagai buruh harian atau buruh musiman. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008 :371)

Meluasnya pengaruh ekonomi Barat dalam masyarakat Indonesia selama zaman liberal tidak saja berbatas pada penanaman tanaman-tanaman perdagangan di perkebunan-perkebunan besar, tetapi juga meliputi impor barang-barang jadi yang dihasilkan oleh industri-industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. Impor barang-barang jadi, yang untuk sebagian besar terdiri atas barang-barang konsumsi ringan, mempunyai akibat yang buruk bagi usaha-usaha kerajinan rakyat Indonesia, karena pada umumnya hasil-hasil produksi mereka, baik dalam harga maupun mutu tidak dapat bersaing dengan barang jadi hasil industri-industri Barat. Misalnya, impor barang-barang tekstil dan Twente di negeri Belanda mengakibatkan matinya usaha-usaha penemuan dari penduduk di Pulau Jawa. (Poesponegoro, Notosusanto, 2008 :372)

Akibat perkembangan yang menyedihkan ini, penduduk Pulau Jawa makin didorong ke dalam ekonomi uang, karena hilangnya mata pencaharian yang tradisional memaksa mencari pekerjaan-pekerjaan di perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki Belanda dan orang-orang lain orang Eropa. Namun, pada umumnya respons penduduk di Jawa terhadap meluasnya ekonomi uang adalah pasif, artinya sebagian besar mereka tetap bergantung dari mata pencaharian di bidang pertanian, dan menjadi buruh pertanian hanya untuk melengkapi pendapatan yang diperolehnya dari hasil-hasil pertanian jika pendapatan ini tidak mencukupi. Jika para petani ini terpaksa mencari pekerjaan di perkebunan besar untuk melengkapi pendapatan, mereka senantiasa berusaha untuk meninggalkan pekerjaan tambahan itu jika tidak dirasakan perlu lagi. (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008 :372)

Pusat-pusat Perdagangan, komoditi, dan Perekonomian Nusantara Abad 19

Banyak dari wilayah Nusantara yang menjadi pusat dagang pada abad 19, seperti di wilayah barat, tengah, dan timur Nusantara. Dan yang akan dijelaskan merupakan perwakilan dari wilayah-wilayah Nusantara, dan komoditi setiap wilayah di Nusantara juga berbeda-beda sesuai dengan faktor alam dan kemampuan dari teknologi yang dimiliki tiap wilayah pada saat itu.

Kerajaan Lada Sunda Dan Sumatera

Lada hitam (Piper nigrum) berperan penting dalam perdagangan dan peradaban zaman pra-sejarah sampai zaman modern. Walaupun lada dari India sudah berada dipasar internasional sejal zaman Romawi, permintaan rempah ini terus meningkat sesudah abad pertengahan Eropa untuk bumbu dan pengawet daging.

Hasil Lada

Pada zaman maritim Asia Tenggaran lada pertama kali dicatat tahun 1187 di Jawa oleh Zhou Chufei. Tak seperti rempah yang lebih halus dari Maluk,Piper nigrum dari India tersebar cepat dan luas sejak abad ke-14 ke kaki gunung dan daerah pantai utara Sumatra sampai Jawa Barat. Pada tahun 1382 misi tunggal Jawa ke Cina tercatat membawa 45 ton lada.

Kemudahan penyatuan lada pada sawah kering atau ladang akhirnya menjadikannya mudah dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan oleh orang Aceh, Sunda, Batak, Pasemah, Rejang, dan Lampung serta para perantau Minang di Jambi, Indragiri dan Palembang. Di daerah-daerah ini lada ditanam di ladang baru tebangan hutan setelah menanam padi lebih dahulu tumbuhan lada ditanam dan setelah masa panen selama tiga hingga dua belas tahun, tanahnya dibiarkan agar kembali subur. Secara ideal tanah seharusnya tidak ditanami sampai terjadi regenerasi hutan sekitar 20-30 tahun.

Kemudahan lada menyesuaikan diri terhadap makanan pokok dan nilainya sebagai barang penukar untuk kain, garam dan barang mewah lain merangsang perubahan teknik baru bercocok tanam dihutan,termasuk penanaman pohon dadap (Erythrina corallodendron) secara luas sebagai tanaman berdaya guna dan pelindung lada. Pohon ini dengan kandungan pengikat nitrogen mengurangi perusakan tanah yang biasanya terjadi akibat penanam lada sehingga mengurangi usaha membuka hutan baru untuk membentuk lahan baru.

Tekanan Permintaan 

Sejak awal abad ke-19 lahan luas apalagi di Lampung yang penduduknya bertambah dengan perpindahan dari Jawa dibiarkan gundul karena ditumbuhi ilalang (Imperata cylindrica). Tekanan yang terus meningkat karena budidaya lada menjadi saksi keberhasilan perniagaan tanaman ini mengendalikan politik ekonomi daerah ini selama lebih dari empat abad. Selain menjadi katalis untuk revolusi perniagaan di Laut Tengah yang berpusat di Venesia,lada membawa perubahan luar biasa masyarakat Asia Tenggara.

Ekspor pedagang Islam ke Timur Tengah dan Laut Tengah,impor Cina yang meningkat terus karena pertambahan penduduk membuat Indonesia menguasai hasil,bahkan melebihi Malabar. Kebutuhan lada di Eropa dihitung meningkat dengan 50-100% pada 60 tahun pertama abad 16 dan 150% 70 tahun kemudian. Indonesia mengekspor sekitar 60.000 ton lada pertahun menjelang tahun 1670-an, sebagian besar dari Jawa barat dan Sumatera. Harga tinggi yang diperoleh lada di pasar internasional selama tahun 1616-1641 membantu perluasan politik kesultanan Aceh dan Banten. Sebaliknya harga lada mulai menurun pada perempat akhir abad tersebut sejalan dengan goncangnya kedua kerajaan ini.

Selera Asia Tenggara untuk barang-barang dari Cina dan India dipertajam dengan adanya lada sebagai alat penukar. Pertumbuhan ekonomi membawa pula perubahan sosial-ekonomi,mendorong para raja egalitarian menganut sistem bertingkat yang terbagi kedalam kerajaan-kerajaan kecil seperti Inderapura dan Mukomuko di Sumatera Barat.Keduanya semula berada dalam lingkaran perluasan pengaruh perekonomian Aceh dan Banten.

Pada dasarnya penguasa pribumi melindungi pasar setempat dari kungkungan kendali monopoli orang Eropa dan mengembangkan penggantian perak dengan meminta pembayaran tunai daripada melakukan barter untuk lada. Sementara itu, perubahan kendali dan lembaga yang dipaksakan dalam struktur organisasi produksi dan pemasaran meletakkan landasan bagi kebijakan ekonomi penjajah seperti tanam paksa, monopoli ekspor dan pemusnahan jenis tanaman tertentu sebagai sarana pengendalian harga. Ekonomi lada di Sumatera dan Jawa menengarai peralihan kawasan memasuki zaman modern, memungkinkan ekonomi penduduk asli menampung perluasan perdagangan dunia.

Kemakmuran yang Rawan

Dalam kaitan dengan ekonomi lada, para penguasa Sumatera dan Jawa barat membangun hubungan awal mereka dengan bangsa Eropa. Para pedagang Cina membantu perluasan ekonomi lada dengan dana produksi dan pengangkutan barang. Ekonomi lada menjadi batu loncatan Cina untuk menembus perekonomian,perpindahan dan pemukiman.

Penghasilan yang diperoleh dari lada membuka pintu masyarakat pada kejahatan bersenjata,candu dan judi serta mengacu ekonomi penduduk asli. Di bawah kekuasaan penjajah,hasil tanaman ekspor lain mengikuti jejak lada, menjadi dasar untuk mengendalikan ekonomi hampir seluruh Sumatera dan Jawa. Menjelang paruh abad ke-19 mata dagangan lain seperti kopi dan timah mengungguli lada dalam ekonomi dunia. Namun perkembangan ekonomi lada bagi Sumatera dan Jawa sejalan dengan suatu zaman kekuasaan dan kemakmuran.

Penutup

Ikatan feodal yang sangat kental pada awal abad 19 dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi di Jawa terlihat dari sistem penyerahan hasil tanah yang sanagt identik dengan pemaksaan dari para penguasa. Hasil-hasil dari penyerahan tersebut oleh pemerintah dijadikan sebagai komoditi dagang dan ekspor oleh pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan untuk upah kepada rakyat seringkali tidak diberikan kepada rakyat karena tetap menjadikan ikatan adat sebagai dasarnya. Perdagangan lebih banyak dilakukan dengan luar negeri, sedangkan di dalam negeri sangat jarang bahkan hampir tidak ada kegiatan perdgangan yang berarti, jika saja ada hanya ada distribusi barang-barang konsumsi hanya  sebagian yang mempunyai sifat perdagangan yang diorganisisr dalam sistem kontrak.

Hasil-hasil tanah yang sering diperdagangkan dan di ekspor pada saat itu antara lain, beras, lada, nila, kapas, dan kayu. Hasil tanah tersebut oleh rakyat diserahkan kepada pemerintah dengan jalan feodal. Artinya, penyerahan tersebut tidak boleh berdasarkan prinsip perdagangan tetapi lebih kepada ikatan adat. Hal inilah yang menyebabkan aliran barang dan jasa dari kalangan rakyat kepada pemerintah sangat timpang dengan aliran barang dan jasa dari pemerintah kepada rakyat. Ditambah lagi, hasil-hasil pertanian yang diserahkan kepada bupati yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Kolonial haruslah hasil pertanian yang dapat di ekspor ke luar negeri, sedangkan hasil tani yang tidak laku di perdagangan internasional tidak akan diterima.

Meluasnya pengaruh ekonomi Barat dalam masyarakat Indonesia selama zaman liberal tidak saja berbatas pada penanaman tanaman-tanaman perdagangan di perkebunan-perkebunan besar, tetapi juga meliputi impor barang-barang jadi yang dihasilkan oleh industri-industri yang sedang berkembang di negeri Belanda. Impor barang-barang jadi, yang untuk sebagian besar terdiri atas barang-barang konsumsi ringan, mempunyai akibat yang buruk bagi usaha-usaha kerajinan rakyat Indonesia, karena pada umumnya hasil-hasil produksi mereka, baik dalam harga maupun mutu tidak dapat bersaing dengan barang jadi hasil industri-industri Barat. Misalnya, impor barang-barang tekstil dan Twente di negeri Belanda mengakibatkan matinya usaha-usaha penemuan dari penduduk di Pulau Jawa.

Akibat perkembangan yang menyedihkan ini, penduduk Pulau Jawa makin didorong ke dalam ekonomi uang, karena hilangnya mata pencaharian yang tradisional memaksa mencari pekerjaan-pekerjaan di perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki Belanda dan orang-orang lain orang Eropa. Namun, pada umumnya respons penduduk di Jawa terhadap meluasnya ekonomi uang adalah pasif, artinya sebagian besar mereka tetap bergantung dari mata pencaharian di bidang pertanian, dan menjadi buruh pertanian hanya untuk melengkapi pendapatan yang diperolehnya dari hasil-hasil pertanian jika pendapatan ini tidak mencukupi. Jika para petani ini terpaksa mencari pekerjaan di perkebunan besar untuk melengkapi pendapatan, mereka senantiasa berusaha untuk meninggalkan pekerjaan tambahan itu jika tidak dirasakan perlu lagi

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, dkk. 2002. Sejarah Modern Awal. Jakarta: Grolier Internasional.

Arismunandar, Agoes, dkk. 2002. Arsitektur. Jakarta: Grolier Internasional.

Burger,D.H. (1962). Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Negara _____Pradnjaparamita.

Erman. Erwiza. 2009. Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah _____Timah Bangka Belitung. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Gde Agung, Ide Anak Agung, 1989. Bali pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-raja _____Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional Indonesia III & IV. Jakarta: Balai _____Pustaka.

Tagel Eddy, I Wayan, 1992. “Bara Lombok di Seberang Bali (Sebuah Studi Pemberontakan _____Praya) 1891-1894,” Tesis S-2. Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Internet:

http://nasional.kompas.com/read/2008/11/21/01505328/sitemap.html

http://sejarah.kompasiana.com/2010/05/28/l%E2%80%99histoire-se-repete-11-palembang-sisi-gelap-raffles-151961.html

http://akhmadelvian.dinpendikpkp.go.id/?com=post&view=item&id=24

http://melayuonline.com/ind/history/dig/287/negeri-bangka-belitung